Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Pemberdayaan Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Hukum Melalui Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum Dan HAM)
Rio Alfando NIM. (2013) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Globalisasi merupakan proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya menyangkut informasi secara menyeluruh melalui media cetak dan elektronik. Informasi dapat membantu menambah pengetahuan dalam banyak hal salah satunya informasi hukum. Adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam memberikan pelayanan informasi hukum masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena masih banyak yang belum mengetahui adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Sarundajang mengenai Pemberdayaan Aparatur. Pemberdayaan Aparatur dinilai berdasarkan pengadaan, pembinaan karir, diklat, sistem penggajian serta pengelolaan administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi literatur, studi lapangan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pengelolah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan informasi hukum. Penentuan informan menggunakan teknik purposif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari pengadaan aparatur dalam hal penempatan dan orientasi aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM belum pada tempatnya. Pembinaan karir aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM yang dilakukan dalam hal kedudukan atau jabatan belum adanya tolak ukur. Diklat yang diberikan kepada aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM dalam hal keterampilan dan pengetahuan masih kurang hal tersebut dapat dilihat dari kurang adanya pelatihan yang diberikan dengan rutin. Sistem penggajian aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM berdasarkan pada peraturan yang telah ditentukan. Pengelolaan administrasi dalam memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat belum maksimal dilihat dari rendahnya kepuasan pelayanan yang diberikan.
Ringkasan Alternatif
Globalization is a process of spreading new elements, particularly related to complete information through printed and electronic media. Information may be useful in enriching knowledge on diverse things, one of which is legal information. The implementation of Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum in providing legal information service is still less than optimal because there are still many who even donÃât know the existence of Jarigan Dokumentasi dan Informasi Hukum. The theory used in this research was SarundajangÃâs theory on Aparature Empowerment. Aparature empowerment was assessed based on procurement, career guidance, education and training, wage system, and administration management. The research method used was a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this research were literature study, field study, and documentation. The informants in this research were the management of Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum of Bandung Municipality Regional SecretariatÃâs Law and Human Rights Unit who provides legal information. The determination of informants used a purposive technique. Based on the findings of research it was showed that provision of legal information service by Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum in Law and Human Rights Unit Municipality Regional Secretariat of Bandung was going on properly. It could be seen from procurement aparature in terms of placement and orientation aparature Law and Human Rights Unit Municipality Regional Secretariat of Bandung havenÃât been in place. Career guidance aparature Law and Human Rights Unit Municipality Regional Secretariat of Bandung in tern of position and knowledge the absence of benchmark. Education and training aparature Law and Human Rights Unit Municipality Regional Secretariat of Bandung which are given skills training and knowledge is still lacking it could be seen from lack of training provided by routine. Wage system aparature Law and Human Rights Unit Municipality Regional Secretariat of Bandung based onrules regulations that have beendetermined in and Administration management in providing legal information to services to public has not maximum of low level of satisfaction of services provided.