Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Pembingkaian Berita E-KTP Media Cetak Di Kota Cimahi (Analisis Framing: Robert N. Entman Pada Harian Umum Pikiran Rakyat Dan Tribun Jabar Edisi 9 Februari 2017)
Muhammad Reza Renaldi NIM. (2017) | Skripsi | Ilmu Komunikasi
Bagikan
Ringkasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaian dan cara pandang wartawan dari dua surat kabar berbeda mengkonstruksikan serta membangun realitas terhadap pemberitaan E-KTP di Kota Cimahi di Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar, untuk mengetahuinya, peneliti menggunakan empat kategori yang dijadikan sub fokus yaitu pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metodologi kualitatif dengan model analisis framing Robert N. Entman. Model ini digunakan untuk mengetahui bagaimana media massa mengkonstruksikan suatu realitas.Dengan pengertian tersebut dapat ditarik hasil bahwa berbagai pemberitaan tersebut dapat dipandang dan dimaknai dengan berbeda diliat dari hasil pemberitaan yang telah di konstruksikan oleh kedua media yaitu Tribun Jabar dan Pikiran Rakyat. Pendefinisian masalah dalam pemberitaan tersebut adalah gagalnya pemerintah pusat dalam melelang blanko e-KTP yang berdampak kepada seluruh masyarakat di Kota Cimahi khususnya belum memiliki e-KTP dan pihak Disdukcapil mengeluarkan Suket sebagai e-KTP sementara untuk keperluan Pemilu dan Administrasi bernegara.Memperkirakan penyebab masalah Tribun Jabar dan Pikiran Rakyat memaparkan penyebab dari kosongnya blanko e-KTP adalah Pemerintah Pusat yang tidak bisa memangkan blanko e-KTP dalam proses pelelangan dan adapun isu e-KTP palsu adalah kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah.Membuat keputusan moral menurut Tribun Jabar dan Pikiran Rakyat adalah masyarakat merasa sangat dirugikan karna belum bisa mendapatkan eKTP yang berlaku seumur hidup tersebut setelah melakukan pendaftaran e-KTP selama 6 bulan tersebut.Menekankan penyelesaian dalam kasus kosongnya blanko e-KTP menurut Tribun Jabar dan Pikiran Rakyat yaitu pihak pemerintah bersedia melayani pembuatan suket untuk keperluan pemilu hingga tanggal 15 Februari 2017 dimana hari tersebut bertepatan dengan pemilu serta akan adanya pengantisipasi e-KTP palsu dengan menggunakan card reader.
Ringkasan Alternatif
This study aims to find out how framing and perspective of journalists from two different newspapers construct and build reality against e-KTP news in Cimahi City in Pikiran Rakyat and Tribun Jabar Daily, to find out, the researcher uses four categories that are sub-focus that is Define Problem, Diagnose Cause, Make Morals Judgement, and Treatment Recommendation. The method used in this study is a qualitative method approach to the analysis framing Robert N. Entman. This design is used to determine how the media construct reality. With this understanding can be deduced that the various news can be viewed and interpreted differently. Pikiran Rakyat daily newspaper frames the news based on data and conditions in the field by conducting an investigation on the news e-ID card in Cimahi City. Defining the problem in the news is the failure of the central government in auctioning an e-ID card that affects the entire community in Cimahi City, especially not have e-ID card and Disdukcapil issued Suket as temporary e-ID card for the purposes of General Election and State Administration. Diagnose the cause of the problem Tribun Jabar and Pikiran Rakyat explain the cause of empty blank e-ID card is the Central Government that canÃât get the e-ID card blank in the auction process and as for false e-ID card is lack of supervision from Local Government. Making moral decisions according to Tribun Jabar and Pikiran Rakyat is the society feels very aggrieved because they have not been able to get e-ID card valid for life after registering e-ID card for 6 months. Treatment Recommendation in the blank case of e-ID card according to Tribun Jabar and Pikiran Rakyat is the government willing to serve the making of suket for election purpose until February 15, 2017 where the day coincides with the election and will anticipate false e-ID card using card reader.