Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Penerapan Transaksi Non Tunai Atas Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat)
Rahayu Widiyaningrum (2021) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Penyelenggaraan good governance di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, karena masih banyak terjadinya kasus KKN. Memasuki era digital, pemerintah mulai mendorong transaksi non tunai dikalangan masyarakat dan lingkungan pemerintahan. Transaksi non tunai ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan transaksi non tunai atas pendapatan dan belanja daerah dapat mewujudkan prinsip good goovernance. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu hasil dari wawancara mengenai dimensi good goovernance dan transaksi non tunai atas pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan transaksi non tunai secara bertahap pada awal tahun 2018. Penerapan transaksi non tunai di BPKD Kabupaten Bandung Barat belum 100% terealisasi. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, meminimalisir kehilangan uang dan mencegah penyelewengan pajak. Penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah dapat mencegah terjadinya penyelewengan terutama korupsi. Kata Kunci: Transaksi non tunai, Good Governance, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah.
Ringkasan Alternatif
The implementation of good governance in Indonesia is still far from being expected, because there are still many case of KKN. Entering the digital era, the government has begun to encourage non-cash transactions among the public and government circles. This non-cash transaction is expected to increase accountability, transparency, effectiveness and efficiency in realizing a clean government free of corruption. The purpose of this research is to find out how the application of non-cash transactions on regional income and expenditure can realize the principle of good governance. This study uses qualitative research using primary data, namely the result of interviews regarding the dimensions of good governance and non-cash transactions on regional income and expenditure. The result of the research obtained are that the West Bandung Regency Government has implemented non-cash transactions in stages in early 2018. The implementation of non-cash transactions at BPKD West Bandung Regency has not been 100% realized. With the implementation of non-cash transactions, it can increase public participation, accountability, transparency, effectiveness and efficiency in managing regional revenues and expenditures. The application of non-cash transactions on regional income can make it easier for people to pay taxes, minimize money loss and prevent tax fraud. The application of non-cash transaction for regional expenditures can prevent fraud, especially corruption. Keywords: Non-Cash Transactions, Good Governance, Income, Expenditures.
Sumber
Judul Serupa
- Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)