Pemberian Suaka Kepada 42 Orang Penduduk Papua Tahun 2006). Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Agustus 2008. Australia menyediakan perlindungan bagi para pencari suaka di seluruh dunia sebagai salah satu cara untuk dapat membuktikan komitmennya terhadap kewajiban-kewajiban Internasional, dimana Australia adalah negara yang telah lama berdiri sebagai negara yang turut menandatangani Konvensi 1951 dan Pada awal Januari 2006, terdapat para pencari suaka Penduduk Papua yang merupakan Warga Negara Indonesia. Mereka mencari perlindungan ke Australia dengan alasan telah tejadi genosida terhadap etnis mereka di provinsi Papua, mengajukan klaim status Pengungsi terhadap Australia, dan pada tanggal 23 Maret 2006, 42 dari 43 Penduduk Papua pencari suaka dihibahkan visa perlindungan sementara, yang telah mengijinkan mereka untuk dapat tinggal Dalam penelitian ini, telah digunakan beberapa teori, diantaranya adalah teori Hubungan Internasional, Hukum Internasional, dan Politik Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, dan telah dan berdasarkan kerangka pemikiran maka penelitian ini mengambil hipotesis Jika Kebijakan imigrasi Australia terhadap 42 orang penduduk Papua pada tahun 2006 yang mengakibatkan buruknya hubungan Bilateral Indonesia-Australia ditandai dengan ditariknya duta besar Indonesia, maka hubungan Bilateral Indonesia- Australia selanjutnya akan lebih baik dengan ditandai adanya penandatanganan Perjanjian Lombok diantara kedua negara Kebijakan Imigrasi Australia pada 23 Maret 2006 telah memberikan pengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia. berupa memburuknya hubungan bilateral kedua negara, yang dibuktikan dengan tindakan pemerintah Indonesia yang memanggil duta besarnya dan tidak diperkenankan untuk kembali ke Australia untuk selama beberapa bulan, sebagai bentuk protes dari keputusan kebijakan pemberian suaka yang dilakukan oleh departemen imigrasi Australia terhadap 42 penduduk Papua. bulan November 2006 telah disepakati Perjanjian Lombok yang didalamnya memuat prinsip-prinsip yang diharapkan kedua negara mampu menjadi dasar dalam menjalin hubungan bilateral kedua negara kearah Suaka

Pemberian Suaka Kepada 42 Orang Penduduk Papua Tahun 2006). Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Agustus 2008. Australia menyediakan perlindungan bagi para pencari suaka di seluruh dunia sebagai salah satu cara untuk dapat membuktikan komitmennya terhadap kewajiban-kewajiban Internasional, dimana Australia adalah negara yang telah lama berdiri sebagai negara yang turut menandatangani Konvensi 1951 dan Pada awal Januari 2006, terdapat para pencari suaka Penduduk Papua yang merupakan Warga Negara Indonesia. Mereka mencari perlindungan ke Australia dengan alasan telah tejadi genosida terhadap etnis mereka di provinsi Papua, mengajukan klaim status Pengungsi terhadap Australia, dan pada tanggal 23 Maret 2006, 42 dari 43 Penduduk Papua pencari suaka dihibahkan visa perlindungan sementara, yang telah mengijinkan mereka untuk dapat tinggal Dalam penelitian ini, telah digunakan beberapa teori, diantaranya adalah teori Hubungan Internasional, Hukum Internasional, dan Politik Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, dan telah dan berdasarkan kerangka pemikiran maka penelitian ini mengambil hipotesis Jika Kebijakan imigrasi Australia terhadap 42 orang penduduk Papua pada tahun 2006 yang mengakibatkan buruknya hubungan Bilateral Indonesia-Australia ditandai dengan ditariknya duta besar Indonesia, maka hubungan Bilateral Indonesia- Australia selanjutnya akan lebih baik dengan ditandai adanya penandatanganan Perjanjian Lombok diantara kedua negara Kebijakan Imigrasi Australia pada 23 Maret 2006 telah memberikan pengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia. berupa memburuknya hubungan bilateral kedua negara, yang dibuktikan dengan tindakan pemerintah Indonesia yang memanggil duta besarnya dan tidak diperkenankan untuk kembali ke Australia untuk selama beberapa bulan, sebagai bentuk protes dari keputusan kebijakan pemberian suaka yang dilakukan oleh departemen imigrasi Australia terhadap 42 penduduk Papua. bulan November 2006 telah disepakati Perjanjian Lombok yang didalamnya memuat prinsip-prinsip yang diharapkan kedua negara mampu menjadi dasar dalam menjalin hubungan bilateral kedua negara kearah Suaka

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-jokoarifiy-16735