Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Maritim Australia yaitu Australia’s Maritime Identification Zone (AMIZ) disebabkan oleh persepsi Australia tentang ketidakmampuan Australia untuk mengatasi ancaman serta keikutsertaan Australia dalam kerjasama dengan negara sukutunya Amerika Serikat dalam hal pertahanan missile. Australia merasa perlu untuk melakukan deteksi dini terhadap kapal-kapal yang memasuki perairan Australia. Namun, dirasakan kekhawatiran oleh beberapa negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik, akibat daya jangkau 1000-1500 mil laut yang terdapat dalam kebijakannya tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan merasa bahwa daya jangkau 1000-1500 mil laut tersebut memasuki dua per tiga wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan permasalah tersebut dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu “Bagaimana Pengaruh Kebijakan Maritim Australia (Australia’s Maritim Identification Zone (AMIZ)) terhadap Batas Yurisdiksi Perairan Indonesia?â€� Metode dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan studi kepustakaan, dimana dengan menggunakan metode ini dapat diambil hipotesis untuk mengidentifikasikan permasalahan tersebut, hipotesis tersebut adalah “Kebijakan Maritim Australia berupa pemberlakuan Australia’s Maritime Identification Zone (AMIZ) yang mempunyai jangkauan radar 1000-1500 mil telah mempengaruhi batas Yurisdiksi Perairan Indonesia ditandai dengan 2/3 wilayah Indonesia yang masuk dalam wilayah operasional AMIZ (berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 49)â€�. Hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Australia dalam menerapkan kebijakan pertahanan maritimnya yaitu Australia’s Maritime Identification Zone (AMIZ) telah memberikan pengaruh terhadap Yurisdiksi dari negara lain khususnya Indonesia yang mana sebagian dari wilayah Perairan Indonesia masuk dalam jangkauan AMIZ. Berdasarkan data-data yang terkumpul serta hasil analisis dari peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diatas telah teruji.

Maritime Security and Defence Policy in Australia that is Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ) is caused by the perception of Australia on Australia's inability to cope with threats as well as the participation of Australia in cooperation with its allies the United States on missile defence. Australia feels the need to conduct early detection of ships to entering Australian waters. However, the concerns felt by some countries which are in Asia-Pacific region, due to a range of 1000-1500 nautical miles contained in those policies. Indonesia as an archipelagic country feel that the range of 1000-1500 nautical miles of two-thirds of entering Indonesian waters. Based on these problems can be formulated a problem which is "How to extent the influence of Australia Maritime Policy (Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ)) Upon Indonesia Waters Jurisdiction Limit ?" Methods and techniques of research that used in this research is descriptive and analytical study of literature, where by using this method can be retrieved hypotheses to identify the problems, the hypothesis is "Australia Maritime Policy of Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ) implementations which has a range of radar 1000-1500 miles has influenced Indonesia Waters Jurisdiction limit is marked by 2 / 3 parts of Indonesia are included in the operational area AMIZ (based on Article 49 of UNCLOS 1982). " Test results in this study shows that Australia in its maritime defence policy that is Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ) has given effect to the jurisdiction of other countries, especially Indonesia, where most of the Indonesia Seas region included in the range AMIZ. Based on collected datas and the results of the researchers analysis, it can be concluded that the above hypothesis has been tested.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-susipestar-24701