Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Pengaruh Kerjasama United Nations Office Drugs And Crime (UNODC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Terhadap Penanganan Tindakan Pidana Korupsi
Adhi Rusdinsyah NIM. (2010) | Skripsi | Hubungan Internasional
Bagikan
Ringkasan
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kerjasama UNODC dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia, periode 2008-2010. Kerjasama UNODC dan KPK adalah untuk membantu proses penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan MoU yang telah disepakati. Ruang lingkup kerjasama UNODC dan KPK mencakup area kerjasama yang disepakati dalam MoU.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan menggunakan metode ini dapat menggambarkan bagaimana sebuah proses kerjasama internasional serta peran dari organisasi internasional dalam upaya menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.
Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ditunjang oleh teori-teori sebagai berikut: teori Ilmu Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Organisasi Internasional, Kerjasama Internasional, dan Perjanjian Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif Analisis dengan teknik pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan. Sehingga dari metode penelitian dan pendekatan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: âÃâ¬ÃÅJika pelaksanaan program kerjasama pemberantasan korupsi antara UNODC dan KPK dapat dilaksanakan berdasarkan isi area kerjasama MoU kedua lembaga, maka tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditekan serendah mungkinâÃâ¬Ã�.
Implementasi kerjasama UNODC dan KPK dapat dilihat dari hasil yang ditinjau pasca pelaksanaan MoU yaitu meningkatnya kapasitas lembaga anti korupsi, dengan melaksanakan program regional dan merumsukan proyek anti korupsi serta mengimplementasikan proyek dalam memperkuat aturan hukum berdasarkan ketentuan konvensi anti korupsi (UNCAC). Adapun beberapa hasil yang dicapai dari kerjasama kedua lembaga yaitu pelatihan teknologi lembaga anti korupsi, menyelenggarakan forum internasional dan pelantikan dan sertifikasi hakim dalam memimpin jalannya persidangan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Maka, dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dan UNODC ini dapat dikatakan berjalan dan berhasil sesuai dengan kerangka kerjasama yang telah disepakati. Hipotesis yang diungkapkan peneliti dapat teruji, yakni dengan dilaksanakannya isi kesepakatan kerjasama kedua lembaga berdasarkan area kerjasama yang telah disepakati dan melihat hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan kerjasama.
Ringkasan Alternatif
This study aimed to discover how much cooperation the UNODC and the Commission in dealing with corruption in Indonesia, the period of 2008-2010. UNODC and the Joint Commission is to assist in the handling of corruption in Indonesia in accordance with the agreed MoU. The scope of cooperation covers areas of the UNODC and the Commission agreed to cooperation in the MoU.
The method used in this research is descriptive analysis method, by using this method can describe how a process of international cooperation and the role of international organizations in efforts to deal with corruption in Indonesia.
Framework used in this study among others supported by the following theories: the theory of International Relations, International Law, International Organizations, International Cooperation and International Agreements. The research method used is Descriptive Analysis Method with data collection through literature studies. So, from the research methods and approaches can be withdrawn following hypothesis: "If the implementation of anti-corruption cooperation program between the UNODC and the KPK can be implemented based on the content areas of cooperation MoU the two institutions, the corruption in Indonesia can be reduced as low as possible."
The implementation of UNODC and the Commission of cooperation can be seen from the results observed after implementation of the MoU is the increasing capacity of anti-corruption agencies, with regional programs and merumsukan implement anti-corruption projects and implementing projects to strengthen the rule of law under the provisions of the Convention anti-corruption (UNCAC). As for some of the results achieved from the cooperation of both institutions technology training institute anti-corruption, organized an international forum and the inauguration and the certification of the trial judge in directing the course of criminal acts of corruption in Indonesia.
So, in dealing with corruption by the commission and the UNODC can be said to run and managed in accordance with the agreed framework of cooperation. Hypothesis can be tested expressed researchers, namely the implementation of the contents of the cooperation agreement the two institutions based on the agreed areas of cooperation and see the results achieved from the implementation of cooperation activities.