Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi daerah yang besar termasuk sumberdaya manusianya, dengan demikian tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah . Hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan di perluas pengelolaannya. Hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten atau kota. Semua ini diakibatkan oleh penatausahaan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak tertib sehingga berpotensi tidak tertagih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2012. Dalam pembiyaan pemerintah daerah dlam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif terdiri dari variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah, serta variabel terikat belanja daerah. Teknik penarikan sampel menggunakan rumus Yamane atau Slovin dengan jumlah 27 Kabupaten di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai korelasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja sebesar 0,653. Ini berarti terdapat hubungan yang kuat. Variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 42,6% sedangkan sisanya 57,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

West Java Province which has the potential of large areas including human resources, thus the greater the demands for increased PAD as more and more authority is delegated to local government. Results of local tax revenue and levies is a very large sector to be dug and expanded its management. The result of tax revenues and retributions have not been adequately recognized and has a relatively small role on the budget, especially for the county or city. All this is caused by the administration and management of local taxes and retributions that are not orderly, so the potential is not collectible. This study aims to determine the effect of local taxes and levies to the shopping area in West Java province in 2010-2012. In local government financing task of governance and development always requires a reliable source of revenue (Siahaan, 2013:1). The method used is descriptive analysis and verification consists of independent variables local taxes and levies, as well as the dependent variable expenditure. The sampling technique using Yamane formula or Slovin with number of 27 districts in West Java. Retrieval of data using secondary data. Methods of statistical analysis were used with the description and analysis of multiple linear regression. Based on the survey results revealed a correlation value of local taxes and levies to shopping at 0.653. This means that there is a strong relationship. Expenditure variable regions can be explained by the variable local taxes and levies of 42.6% while the remaining 57.4% is explained by other factors not examined. There is a significant effect and either simultaneously or partially the effect of Local Taxes and Levies of the Shopping Area.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-fitriaafri-34369