Logo Eventkampus
Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
PENGARUH PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KEUANGAN (Studi Kasus Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat)
Endah Dwi Kusumastuti (2014) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Penatausahaan adalah salah satu tahap penting didalam pengelolaan keuangan daerah. Tahap ini harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena penatausahaan dapat menjadi sumber dalam menciptakan informasi yang nantinya akan dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan. Saat ini pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip good governance. Pelaksanaan pengelolaan keuangan harus dilakukan pengendalian agar tujuan pemerintah dapat tercapai dan terarah. Penatausahaan diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pengendalian keuangan yang efektif, karena dengan penatausahaan setiap pengeluaran atau belanja yang dilakukan pemerintah dapat tersaji dengan rinci dan jelas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan penatausahaan belanja daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penatausahaan belanja daerah berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 responden yang berasal dari Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jenis data yang dipakai adalah data primer yang berasal dari hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada para responden dan data sekunder yang berasal dari data yang diperoleh penulis berupa sejarah, deskripsi jabatan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti Alat analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana, sedangkan dalam melakukan pengujian kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini diuji hipotesisnya dengan menggunakan pearson correlation dan perhitungan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan belanja daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara signifikan. Besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 54,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Kata Kunci : Penatausahaan Belanja Daerah, Efektivitas Pengendalian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ringkasan Alternatif
Administration is one important step in regional financial management. This phase should be implemented properly and in accordance with existing regulations because the administration can be a resource increating the information that will be needed in financial reporting. Currently, government has to be able to realize financial management that accountable and transparent in accordance with the principles of good governance. Controlling should be done in The implementation of financial management so that government goal can be achieved and targeted. administrationis expected to could be an effective financial controlling, because of the administration, each expenditures or spending taken by the government could presented with a detailed and clear. Government of West Java Province is one of the local governmen ts that implementing the administration regional expenditure. This research was conducted to determine whether the administration of regional expenditure significantly influence the effectiveness of financial control in government of West Java Province. The research method used in the preparation of this final task is a descriptive research method and verifikatif research method. The number of samples in this research is 33 respondents from "Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan" in Government of West Java Province. The type of data that used is the primary data derived from the results of questionnaires which are distributed to respondents and secondary data originating from data obtained by the writer such as history, a position description and other documents relating to the problems examined. Data analysis tool used is a simple linear regression, while intesting the quality of data the writer used validity and reliability tests. For the classical assumption test that used in this study is normality tests and heteroscedasticity tests. This study examined the hypothesisby using the Pearson correlation and calculating coefficient of determination. These results of research indicatethat the administration of regional expenditure affect the effectiveness of financial control of West Java provincial government significantly. The magnitude of these effects is at 54.9% while the rest is influenced by other factors that are not observed in this research. Key Word : The administration of Regional Expenditures, Effectiveness of Financial Control in Government of West Java Province.
Sumber
Judul Serupa
  • Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat)
  • PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH (Studi Kasus pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)
  • Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat)
  • Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus pada OPD Pemerintah Provini Jawa barat)
  • Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)
  • Pengaruh Pengendalian Intern Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Barat)