Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. . Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung secara parsial dan simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kota Bandung yang berjumlah 14 dinas. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan korelasi Person Product Moment, koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pemerintah Kota Bandung pada umumnya sudah dikatakan cukup baik. Namun jika dilihat dari Manajemen dalam hal ini berhubungan dengan Sumber Daya Manusia masi belum memenuhi kriteria baik, karena tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah dan dirasakan Kurangnya tenaga akuntan. Dan kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut diimbangi dengan Kurangnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terdapat hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan signifikan dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan implikasinya terhadap Akuntabilitas pada Dinas Pemerintah Kota Bandung yaitu sebasar 55%.

Government Accounting Standards, hereinafter referred to as SAP is the accounting principles applied in preparing and presenting financial statements of the government. Thus, SAP is a requirement that has the force of law in an effort to improve the quality of financial reports of government in Indonesia. Local finance report is a summary of a recording process, a summary of financial transactions that occurred during the fiscal year concerned. While the Accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, presenting, reporting, and disclose all activities and activities which it is responsible to the party giving the mandate (prinscipal) who has the right and authority to hold accountable those. The purpose of this study To find out how much influence the implementation of Governmental Accounting Standards Quality of Local Government Finance Report and Its Implications on the Office of Accountability at Bandung partially and simultaneously. The method used in this research is descriptive method and verifikatif. The unit of analysis in this research is Bandung's Office which amounts to 14 offices. The test statistic used is the calculation of Person Product Moment correlation, coefficient of determination. The results of this study indicate that the Governmental Accounting Standards at the Department of Government of Bandung in general is said to be quite good. However, if viewed from management in this regard relates to the Human Resources masi not meet either criterion, because of the unavailability of adequate human resources to handle the management and financial reporting in government and perceived lack of accountants. And the lack of Human Resources is offset by the lack of understanding of the Government Accounting Standards. There is a relationship between the Governmental Accounting Standards significantly increase the quality of financial statements and the implications for Local Government Accountability Office Government of Bandung on the sebasar 55%.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-irvanperma-27390