Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi kasus Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying)
Anjani Yulizar (2021) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Dana APBN di Indonesia terdapat dari tiga jenis sumber penerimaan. Sumber penerimaan terbesar terdapat pada penerimaan perpajakan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Pemerintah menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% karena dirasa akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak tapi berisiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif komparatif. Populasi dari penelitian ini adalah KPP di Kota Bandung. Sampel yang digunakan menggunakan metode purposive sampling yaitu KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak tahun 2018-2019 yang diperoleh dari KPP Pratama Bojonagara dan KPP Prtama Cibeunying. Pengujian ini menggunakan uji beda dua sampel berpasangan. Hasil penelitian menujukan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil mengalami penurunan penerimaan dengan nilai rata-rata sebesar Rp1.112.510.309,06 atau 17,38% dan mengalami kenaikan kepatuhan wajib pajak dengan nilai rataratasebesar 757 wajib pajak atau 6,6%. Kata Kunci: Perubahan Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.
Ringkasan Alternatif
APBN funds in Indonesia come from three types of revenue sources. The biggest source is from tax revenue. The government issued a policy, namely PP No. 23 of 2018 at a rate of 0.5%. The government reduced the tax rate to 0.5% because the government predict that it would potentially increase the growth of taxpayers. On the other hand, it will decline the state cash receipts. This study aims to determine the effect of changes in tariffs on MSMEs taxpayer compliance. This type of research is quantitative comparative research. The population of this study is the Tax Office in Bandung. The sample using the purposive sampling method which is KPP Pratama Bojonagara and KPP Pratama Cibeunying. The data used in this study is secondary data in the form of tax revenue reports and taxpayer compliance for the years 2018-2019 obtained from KPP Pratama Bojonagara and KPP Pratama Cibeunying. The data analysis techniques used in this study are descriptive statistics, normality test, paired t-test, and wilcoxon sign rank test. The results of the study show that changes in tax rates have a significant effect on taxpayer compliance with the result of decreased revenues with an average value Rp1,112,510,309.06 and an increase in taxpayer compliancewith an average value of 757 taxpayers or 6.6%. Keywords: Changes in Tax Rates, Taxpayer Compliance, MSMEs.
Sumber
Judul Serupa
- Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying)
- Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Bandung Cicadas)