Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP berperan dalam mencapai pelaksanaan pengamanan aset baik aset negara maupun daerah secara efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, yang dimaksud dengan penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Penatausahaan barang milik daerah yaitu untuk mempertanggungjawabkan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana hasil penatausahaan barang milik daerah ini nantinya dapat digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun, dan pengamanan administrasi barang milik daerah. Dalam laporan LHP BPK tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan terkait dengan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengenadalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah, bagaimana pelaksanaan pengamanan barang milik daerah, dan bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial, sistem pengendalian intern (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan) dalam penatausahaan barang milik daerah berpengaruh positif sebesar 67,5% dan signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah. Maka dari itu faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini tentunya akan membantu meningkatkan pengamanan barang milik daerah yaitu dengan pengaruh sebesar 32,5%. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik, hanya saja dalam penerapannya masih belum dilaksanakan secara optimal. Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah.

Internal Control Systems (ICS) by the Indonesian Government Regulation No.60/2008 about Government Internal Control System pasal 1 paragraph 1 and 2, ICS is an integral process focus on actions and activities continuously by management and all employees to provide reasonable assurance for achieving organizational goals through effective and efficient , reliability of financial reporting, secure of state assets, and compliance with laws and regulations. ICS has influence in achieving the implementation of the assets securing both state and local assets effectively and efficiently. According to Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19/2016, the meaning of the administration of regional property is a series of activities covering bookkeeping, inventory and reporting of Regional Property in accordance with applicable provisions. The purpose of Administration of regional property is to account for the goods belonging to the region which is in the control of the Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD). The results of the administration of the property will be used in the preparation of the balance sheet of the local government every year, planning the procurement and maintenance of local property each year, and securing the administration of local property.In 2015 report LHP BPK West Java Provincial Government an unqualified opinion (WTP), but there are still some issues are within the inspection findings related to the internal control system in the property administration. the purpose of this research is to determine the influence of internal control systems toward secureof fixed asset as well as how much influence the elements in internal controls systemstoward secure of fixed asset at West Java Provincial Government. The results showed that partial, internal control systems (environmental controls, risk assessment, control activities, Information and communication, and monitoring) in the prpperty administration positive effect of 67.5% and significant impact on the secure of fixed assets. Therefore the factors are not examined in this research will certainly help improve the secure of a fixed assets that is the effect of 32.5%. So the implementation of the internal control systens in property administration which includes the control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring in the West Java Provincial Government has been executed well, but it is still not implemented optimally. Keywords: Internal Control Systems, Property Administration, Security of the RegionÂ’s Goods.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-ulfahfauzi-7635