Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat)
Hakiki Annisa NIM. (2016) | Skripsi | Akuntansi , Akuntansi , Akuntansi , Akuntansi
Bagikan
Ringkasan
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Barat. Fenomena yang terjadi adalah standar akuntansi pemerintahan belum menggunakan basis akrual sehingga dapat mengurangi kualitas laporan keuangan dan kualitas aparatur yang minim dalam tingkat pendidikan yang mempengaruhi hasil laporan keuangan Pemda KBB masih belum baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji seberapa besar pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel standar akuntansi pemerintahan, variabel kualiatas aparatur pemerintah daerah dan variabel kualitas laporan keuangan. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan kualiatas aparatur pemerintah daerah dilakukan pengujian statistik. Pengujian statistik yang digunakan adalah merancang model struktural, merancang model pengukuran, mengkontruksi diagram jalur, uji kecocokan model. Uji kecocokan model struktural dan hipotesis menggunakan software SmartPLS 2.0.M3. Hasil penelitian menunjukan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh tinggi dengan arah positif terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh sedang dengan arah positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Barat.
Ringkasan Alternatif
This research was conducted at the Department of Revenue and Financial Management West Bandung regency. The phenomenon that occurs is not yet government accounting standards on an accrual basis so as to reduce the quality of financial reporting and the quality of personnel is minimal in education levels affect the outcome of local government finance report KBB is still not good. The purpose of this study is to analyze and assess how much influence government accounting standards and the quality of local government officials to the quality of the financial statements at the Department of Revenue and Financial Management West Bandung regency. The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method used to describe the government accounting standard variable, the variable quality of local government officials and the variable quality of financial reporting. To determine the effect of government accounting standards and poor quality of regional government bodies do statistical testing. Statistical test used is to design the structural model, designing a measurement model, construct the path diagram, the test model fit. Suitability test structural models and hypotheses using software SmartPLS 2.0.M3. The results showed that the effect of government accounting standards with the positive direction of the quality of financial reporting and the quality of local government officials influenced by the positive direction of the quality of financial reporting at the Department of Revenue and Financial Management West Bandung regency.
Sumber
Judul Serupa
- Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)
- Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)
- Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat)
- PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
- Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung
- Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pangandaran)
- Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat)
- Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)
- Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Aset Tetap Di Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat)
- Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (survey Pada BPKD Kabupaten Bandung Barat)
- Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah (PSAP 07 Aset Tetap) Dan Sistem Akuntansi keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan keuangan (studi kasus pada kantor BPKA Pemerintah Kota Bandung)
- Pengaruh Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (survey Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan keuangan Bandung)
- Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Pemerintah Kota Bandung)
- Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bpkd) Kabupaten Bandung Barat)