Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Pengawasan Disiplin Kerja Pegawai Negeri sipil di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat
Fiqih Permana (2013) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Pengawasan Disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil adalah proses mengukur dan mengoreksi disiplin kerja pegawai untuk menaati peraturan perundang-undangan dan kedinasan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang muncul kurang mendapatkan pengawasan langsung dari kepala dinas yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran disiplin seperti, absensi pegawai,loyalitas pegawai, banyaknya pegawai yang keluar kantor pada saat jam kerja dan pelanggaran-pelanggaran disiplin kerja lainnya.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Proses Pengawasan menurut Wilson Bangun dalam bukunya Intisari Manajemen yang menyatakan bahwa proses pengawasan meliputi empat dimensi yaitu, menetapkan standar disiplin kerja, mengukur prestasi kerja, menyesuaikan prestasi kerja dengan standar kerja, dan mengambil tindakan korektif.Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian adalah aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat terkait pengawasan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil. Penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive.Berdasarkan hasil penelitian, menetapkan standar disiplin kerja telah berjalan cukup maksimal sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi masih ada saja sebagian pegawai yang terlambat dan pulang kerja sebelum waktunya tanpa keterangan. Mengukur Prestasi Kerja belum berjalan maksimal karena DP3 PNS tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran prestasi kerja. Menyesuaikan Prestasi Kerja dengan Standar belum berjalan dengan maksimal karena hanya beberapa pegawai yang memiliki prestasi kerja. Mengambil Tindakan Korektif sudah berjalan cukup maksimal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi masih ada saja sebagian pegawai yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dan menyalahgunakan peralatan kantor atau dinas yang tidak sesuai dengan fungsinya.
Ringkasan Alternatif
Supervision of civil servants work Discipline is the process of measuring and correcting work discipline officials to comply with legislation and limited to accomplished goals that have been set. Problems appear less get the direct supervision of the head of Department that resulted in violations of discipline such as, employee loyalty, employee attendance, the number of employees who are out of the Office during working hours and work discipline violations.The theory that is used in this research is the theory the process of supervision according to wilson wake up in his book intisari management stated that the process of supervision are four dimensions that is, sets a standard, discipline work measuring work performance, adjust work performance of work, with a standard and take corrective action.The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The technique of collecting data carried out on this research is the study of pustaka, field studies, observation, interviews and documentation. An informer in research is apparatus dept. of water resources management (PSDA) of west java related to the supervision of discipline work of civil servants. The determination of an informer with uses the technique purposive.Based on the result of the study, sets a standard discipline work has been there maximum according to government regulation no 53 / 2010 on discipline of civil servants, but there are still some employees of being late and come home from work forehanded without explanation. Measuring work performance is not running optimal because DP3 PNS cannot be used as an assessment and measurement of work performance. Adjust work performance with a standard not run to the utmost because only a few employee who have work performance. Take the act of corrective has been running enough maximum with reference to government regulation no 53 / 2010 on discipline of civil servants. But there are still some employees who is not working in earnest and abusing office equipment or dept. of not in accordance with its function.