Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Peran Kompetensi Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Penatausahaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Rancaekek Wetan)
Maulidatinnisa S. A. (2017) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Pelaksanaan penatausahaan keuangan desa merupakan kewenangan dari bendahara desa, namun bukan hanya bendahara saja yang berperan dalam penatausahaan keuangan tetapi kepala desa, Sekertaris dan BPD juga tentu sangat berperan dalam proses penatausahaan keuangan desa. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan tentang tugas dan kewenangan yang harus dijalankan dalam proses penatausahaan keuangan desa dan siapa saja yang berperan didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kompetensi Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Penatausahaan Keuangan Desa dengan melaksanakan tata kelola yang baik dan memenuhi prinsip good governance yang ada dalam proses penatausahaan keuangan di desa yaitu Tranparency, Consensus orientation, Efficiency and Effectiveness, Accountability dan Strategic visions. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami secara nyata. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan secara langsung mengenai pokok masalah yang sedang dialami. Dari hasi penelitian yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa peran aparatur desa dalam pelaksanaan penatausahan keuangan sangat kuat dimana dalam pelaksanaan proses penatausahaan keuangan semua aparatur desa berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing, selain itu prinsip-prinsip Good governance juga sangat penting untuk diterapkan di internal desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan agar sesuai dengan tata kelola yang baik, maka dari itu untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang baik dengan menerapkan prinsip good governance perlu ada peran yang kuat dari aparatur desa secara langsung. Kata Kunci: Penatausahaan, Penerapan Prinsip Good Governance, Aparatur Desa.
Ringkasan Alternatif
The implementation of urban-village financial administration is the authority of the urban-village treasurer, however, not only the treasurer, the head of the urbanvillage, secretary, and BPD also contribute to the process of the urban-village financial administration. It is said in Permendagri no 113 year 2014 about urbanvillage financial management which states about the tasks and the authorities that must be done during the process of the financial administration and everyone who must be responsible for this. This study is aimed to find out the role of the urbanvillage officials in creating the financial administration by implementing good governance and fulfilling the principles of good governance which exist in the process of financial administration, such as Tranparency, Consensus orientation, Efficiency and Effectiveness, Accountability and Strategic visions. This study used qualitative method which intend to understand the phenomenon of what is experienced significantly. This study used interview and observation to collect the data. The result of this study is the urban-village officials is one of the important elements in the implementation of the financial administration and each of them has their own responsibility, moreover, the principles of good governance also important to be implemented to create a good financial administration. The conclusion of this study is to create a good financial administration needs to implement the principle of good governance and the contribution from the urban village officials. Keywords: Administration, The Implementation of good governance principles,
urban-village officials.