Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas aset tetap tanah berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Pemerintah Kota Bandung, serta mengetahui akuntabilitas Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan perlakuan akuntansi aset tetap tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis kesesuaiannya dengan membandingkannya terhadap pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang didukung dengan Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan perlakuan akuntansi atas aset tetap yakni PSAP No. 07 dengan baik, dan telah mampu mewujudkan akuntabilitas publik dalam bentuk akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Akan tetapi, untuk akuntabilitas proses belum dapat diwujudkan. Hal ini terlihat dari Pemerintah Kota Bandung dalam menentukan biaya perolehan tanah yang dilakukan melalui pembelian belum semua mencakup biaya-biaya penunjang hingga tanah tersebut siap digunakan termasuk biaya sertifikasi tanah yang belum dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah, sehingga tidak dapat diukur secara andal. Selain itu, kurangnya akuntabilitas proses dapat terlihat dalam catatan atas laporan keuangan masih terdapat beberapa pengungkapan yang belum lengkap diantaranya adalah rekonsiliasi penambahan nilai tanah, baik yang diperoleh dari pembelian maupun sumbangan dari pihak ketiga dan hibah. Kata Kunci: Aset Tetap Tanah, Perlakuan Akuntansi Aset Tetap, Akuntabilitas Publik.

This research aims to find out the conformity of the accounting treatment of land fixed assets based on statement of government accounting standard (PSAP) No.07 at the Government of Kota Bandung and to knows of government accountability of Kota Bandung in the implementation of the accounting treatment land fixed assets. Methods used in this research is descriptive comparative qualitative with the approach. Data collection what can be done is through interviews and the documentation next analyzed alignment with are comparing it against the standard imposed on statement of government (PSAP) No.07 about Accounting for Fixed Assets supported by Technical Bulletin number 15 about Accounting of The Fixed Assets based on Accrual. Data analysis in this research technique using a technique analysis model miles and huberman. The result of this research indicates that the Government of Kota Bandung has implemented the accounting treatment of fixed assets the PSAP No. 07 well, and have been able to realize the public accountability in the form of law and honesty accountability, program accountability, and policy accountability. But, for the process accountability has not yet to be realized. It is seen from the Government of Kota Bandung in determining the cost of land acquisition through purchases not all include supporting costs until the land is ready for use including the cost of certification land that has not been capitalized as land acquisition costs, so that it cannot be measured reliably. In addition, the lack of process accountability is seen in the notes to financial statements, there are still some incomplete disclosures including the reconciliation of the addition of land value, both obtained from the purchases and other contributions from the third party and grant. Keywords: Land Fixed Asset, The Dealing of Fixed Asset Accounting, Public Accountability.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-gledisshan-11052