Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Kepemilikan Rumah Antara Bank Dengan Pihak Ketiga Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Andrea Kusuma Nugraha NIM. (2013) | Skripsi | -
Bagikan
Ringkasan
Perbankan yang bedasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, seperti rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi jika tidak ada pembiayaan serta perlindungan nasabah terhadap pihak ketiga, oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuanganuntuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris, Yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat, sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu. Pihak Ketiga dalam hal ini tidak memenuhi tanggung Jawabnya terhadap nasabah bank dengan melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan, diantaranya adalah nasabah yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sesuai perjanjian dan nasabah yang bersangkutan dikategorikan dalam collectibilitas5 (kreditmacet), untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah bank sangat perlu di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan.
Ringkasan Alternatif
Based on the banks of the economic democracy with its primary function as a collector and distributor society fund has a strategic role to support the implementation of national development in order to improve the equitable distribution of national development and its results, economic growth and national stability, the direction of increasing standard of living of many, such as home is a primary requirement for most families. The fulfillment of these primary needs, can not be met if there is no financing and customer protection against third parties, therefore, required a financial institution to provide financial assistance in the form of lending, especially in the Home Ownership Loan (mortgage). Method of approach in the writing of this thesis is empirical juridical, the authors attempted to approach the problems examined in accordance with the legal nature of the real force in society, while the sampling technique was purposive sampling samplenya based on specific goals. Third parties in this case does not fulfill its answer to the customers of the bank by default. Breach of contract action by a third party to the detriment of the customer concerned, including the customer in question did not get his rights under the agreement and the customer in question fall within collectibilitas 5 (bad debts), for the legal protection for bank customers really need in addition is also the right for customers to conduct customer complaints, as well as the use of banking mediation forum for settlement of disputes in the banking.
Sumber
Judul Serupa
- Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Dikaitkan Dengan Undang-Udang Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN