Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Sistem Informasi Kependudukan (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang)
Rizki Syahputra NIM. (2014) | Skripsi | Manajemen Informatika , Sistem Informasi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Dinas Kependudukan Tanjungpinang adalah sebuah instansi pemerintah yang berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat khususnya dalam melakukan pelayanan dan pengolahan data kependudukan. Dinas kependudukan melayani 4 kecamatan dan 18 kelurahan dalam pengurusan pembuatan surat keterangan. Terdapat beberapa masalah pada sistem pelayanan pada dinas kependudukan tepatnya pada pembuatan surat pindah, surat kelahiran, surat kematian dan pembuatan kartu keluarga yang begitu rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama karna harus mengisi kelengkapan data dalam bentuk formulir yang begitu banyak di kelurahan dan kecamatan. Prosedur yang harus diikuti pun relatif panjang serta jarak tempuh antar instansi yang berjauhan juga sebagai salah satu masalah yang menghambat kinerja pegawai dalam mengurus kependudukan. Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kelurahan, kecamatan dan dinas kependudukan membutuhkan suatu sistem informasi kependudukan yang dapat mengintegrasikan setiap instansi pemerintah, khususnya pada pelayanan kependudukan. Sehingga dapat mempermudah pegawai dan penduduk dalam melakukan pengajuan dan pembuatan surat keterangan.
Ringkasan Alternatif
Department of Demography in Tanjungpinang City is a governmental institution which provides public services specially on demographic data. Office of Population serve 4 districts and 18 villages in the administration of making a statement. There are a few matters in this department which are the issuance of tranferrence letter, birth and death certificate, the complicated process of getting a family card, and a relatively lengthy data collecting process in the sub-district. The process of it itself is tardy due to the long distance between each institution that is in charge become an obstacles in handling these issues. Based on the issues above, there is a necessity for sub-district, district and also department of demography to have an appropriate and proper demographic information system in place which will be integrated to any related government institution especially regarding the demographic services. So as to facilitate the conduct of employees and residents in filing and making of a statement.