Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Tanggung Jawab Hukum Operator Seluler Terkait SPAM SMS (Short Message Service) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen JUNCTO Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Israel Fanny (2011) | Skripsi | -
Bagikan
Ringkasan
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai kemudahan bagi setiap orang dalam melakukan setiap kegiatannya. Melalui teknologi ini, komunikasi yang murah dan berkemampuan tinggi dengan berbagai sistem dapat diwujudkan. Short Message Service (SMS) atau pesan singkat merupakan salah satu fitur yang pasti ada dalam setiap telepon genggam, akan tetapi teknologi tersebut dapat memicu terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, salah satunya adalah spam sms. Oleh karena itu timbul beberapa masalah, yakni bagaimanakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahunn 1999 Tentang Telekomunikasi mengatur mengenai tanggung jawab operator seluler serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap operator seluler oleh para pelanggan seluler.br /
Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif agar perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya tidak saling bertentangan, serta memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan untuk mencapai kepastian hukum.br /
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh operator seluler atas spam sms yang dikirimkan kepada para pelanggan seluler yang diakibatkan karena bocornya data pelanggan seluler, telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, akibat hukum yang timbul dari spam sms yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi yakni adanya suatu kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh pelanggan seluler. Disamping itu, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perbuatan melawan hukum atas spam sms telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Sementara itu, tindakan hukum yang dapat dilakukan terkait perbuatan melawan hukum atas spam sms yang telah menimbulkan kerugian harus dilakukan suatu tindakan atau upaya, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain melalu cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.
Ringkasan Alternatif
The rapid development of science and technology spawned a variety facilities for everyone in doing any activities. Through this technology, cheap communication and highly capable with a variety of systems can be realized. Short Message Service is one feature that definitely exist in every cell phone, but these technologies can lead to an unlawful action, one of them is a sms spam. Accordingly be some problems, that is how Law Number 8/1999 About Consumer Protection juncto Law Number 36/1999 About Telecommunications regulating legal liability of cellular operators and legal action can be done to cellular operators by its cellular customers.br /
This research is using an analytical description with normative juridical approach. The data has been qualitative juridical analyzed considering the hierarchy of the regulations itself and to achieve legal certainty.br /
Based on the research, that was done by cellular operators of sms spam that was sent to cellular subscribers due to leakage of cellular customer data, has been violated Article 4 Law Number 8/1999 About Consumer Protection and Article 42 paragraph 1 Law Number 36/1999 AboutTelecommunications, legal consequences arising from sms spam are routed through the telecommunications network existence of a material and immaterial losses suffered by cellular subscribers. Besides that, based Article 1365 Civil Code, act against the law of sms spam has fulfilled elements of act against the law. The legal action that could be done related act against the law of spam sms which has caused losses should be an act or effort, resolve the dispute in litigation or nonlitigation, such as negotiation, mediation, conciliation, also arbitration according with applicable regulations.