Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Tinjauan Hukum Atas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Maychal Saut Siburian (2013) | Skripsi | -
Bagikan
Ringkasan
Korupsi di negara Indonesia menjadi fenomena yang telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan yang luar biasa. Pemberian sanksi yang luar biasa adalah penerapan yang tepat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Permasalahan kemudian timbul dalam hal penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Permasalahannya adalah bagaimana pengaruh atas penerapan sanksinya dan tindakan apa yang dapat ditempuh sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Penulisan ini dilakukan secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Data-data yang telah dikumpulkan baik data sekunder, data primer, dan data tersier yang kemudian disusun untuk selanjutnya di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundangundangan yang ada, untuk mencapai kepastian hukum.Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa Pengaruh penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilihat dari pelaksanaan dari penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perlu adanya tindakan yang perlu di tempuh, baik tindakan preventif yaitu dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan tindakan represif yaitu berupa pemberian sanksi pidana penjara maksimum, pemiskinan para pelaku tindak pidana korupsi, dan pemberian sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi
Ringkasan Alternatif
Corruption in the country of Indonesia to be a phenomenon that has damaged the foundations of people's lives and countries. Corruption in Indonesia has become extraordinary crime. Outstanding sanctions are proper application given to the perpetrators of corruption, so as to provide a deterrent for perpetrators of corruption as well as other parties not to engage in corrupt activities. Problems then arise in the application of punishment the perpetrators of corruption. The problem is how to influence the implementation of the sanctions and what actions can be taken as an effort to eradicate corruption in Indonesia is associated with Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption.The writing is done by descriptive analytical, which illustrates the fact that happens then analyzed based on the provisions of the applicable legislation, as well as normative juridical approach, ie by adjusting the existing regulations. The data has been collected both secondary data, primary data, and the data are then compiled to tertiary subsequent qualitative juridical analysis. The method of research that starts from the norms, principles and laws that exist, for achieving legal certainty.Based on the analysis of data obtained concluded that the effect of the application of punishment the perpetrators of corruption based on Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption seen from the implementation of sanctions against the perpetrators of corruption that is not able to provide a deterrent for perpetrators of corruption as well as other parties to refrain from corruption, so the need for actions that need to be achieved, both preventive action that is carried out of control by the government for prevention before occurrence of the violation and the action represif a maximum sanction of imprisonment, impoverishment of the perpetrators of corruption, and social sanctions against the perpetrators of corruption