Logo Eventkampus
Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Megi Ambasari NIM. (2013) | Skripsi | -
Bagikan
Ringkasan
Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan hukum mengenai tinjauan hukum atas tindak pidana perkosaan terhadap perempuan di bawah umur dihubungkan dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak. Anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual, anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak di bawah umur. Permasalahannya adalah bagaimana penerapan hukum pelaksanaan perlindungan anak atas tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kendala-kendala dalam hal penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, dan upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Penelitian yang dilakukan penulisan bersifat deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif,. Data yang dihasilkan dianalisis yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan Perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dapat dipidana Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian dapat di pidana dengan Pasal 82 dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kendala-kendala yang dihadapai dalam penegakan hukum tersebut yaitu sulitnya mendapatkan informasi dari korban maupun keluarganya, tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menuntut pelaku, dan terbatasnya relawan serta advokat dalam mendampingi korban menjalani proses hukum. Upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya perkosaan hukum diantaranya diterapkan ketentuan hukum yang tegas.
Ringkasan Alternatif
This thesis is about the legal view on raping crime towards under age women connected to article 285 KUHPjunctoUU no 23 / 2002 about child protection. A child usually gets bad-threat mainly about sexual crime, child often becomes a sexual crime victim especially raping that is conducted by adult and the victim is under age child. The problem is how to implement of law about child protection towards raping crime for under age child according to article 285 KUHPjunctoUU no 23 / 2002 about child protection, the obstacles in law enforcement related to raping crime towards under age child, and the efforts to prevent raping crime towards under age child. This study is descriptive analytic with juridical normative approach. The gained data is analyzed in juridical qualitative therefore the hierarchy of constitution rules can be noticed and legal certainty guaranteed. According to study result, it is known that a person who conduct raping crime towards child can be punished refers to article 285 KUHPjunctoUU no 23 / 2002 about child protection, then they can be sentenced with article 82 about crime and sentence to jail in 15 years and at least 3 years and fine 300.000.000 (three hundred millions) or at least 60.000.000 (Sixty millions). the obstacles faced in law enforcement is the difficult to get information from victim or family, the less effective implementation UU no 23 / 2002 about child protection, and the limited of volunteer and advocates to help victim in the legal process. The overcoming efforts to prevent raping crime are the implementation of firmly law.
Sumber
Judul Serupa
  • Tinjauan Hukum Tentang Efektivitas Pemberlakuan Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak JUNCTO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak