Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Kemajuan teknologi yang pesat ini menyebabkan begitu banyaknya penemuan yang dapat memudahkan aktifitas manusia, sehingga dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh batas-batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan kemajuan tersebut, bermunculan pula para pelaku pencurian dana nasabah bank melalui modus skimmer dengan menyalahgunakan kemajuan teknologi dan memanfaatkan celah pada sistem keamanan pada mesin ATM. Aksi pencurian dana nasabah bank dengan teknologi skimmer ini sebetulnya telah lama terjadi, namun mencuat kembali ketika berita tentang pencurian dana 200 nasabah BCA diketahui masyarakat, dan kerugian akibat pencurian tersebut mencapai lima miliar rupiah. Hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum, beberapa permasalahan yang timbul antara lain Bagaimana Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik mengatur tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM (skimmer), dan tindakan hukum apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui skimmer. Untuk mencapai tujuan diatas, Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan untuk mencapai kepastian hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dana nasabah bank dengan cara menggandakan kartu ATM (skimmer) telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dari Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dari Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik. Sementara itu tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui beberapa cara baik secara preventif maupun represif, dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial budaya dan pendekatan hukum.

Technology keeps on developing along with the development of humanity. This rapid development of technology brings about the enormous inventions that make human activities easier, so that the problems of time, space and distance limitation can be overcome. Along with the development, the bank customers’ savings robbery through the skimmer mode emerges by misapplying the technology development and utilizing the loophole of the security system of ATM machine. The robbery through skimmer technology is not something new, but has been happening for a long time. However, it reemerges when the news about the robbery of 200 BCA customers’ savings came to public, and the loss of the affair reached five billion Rupiahs. The issue brings about law problem. Some of the emerging problems include the law enforcement process of the Article 363 paragraph (5) Criminal Code (KUHP) and Law no. 11 Year 2008 about the information and electronic transaction regulating the bank customers’ saving robbery through multiplying the ATM cards (skimmer), and which legal action can be taken against the bank robbers who have committed such crime. In order to achieve the aforementioned objectives, the writer employs a descriptive analytic research by applying the approach in normative jurisdiction. The data obtained is analyzed qualitatively juridical, in which one law must not contradict another, and by taking into account the hierarchy of the legislative regulation and achieve legal security. According to the research that has been conducted, it can be concluded that the action undertaken by the robbers through multiplying the ATM cards has met the subjective and objective elements of Article 363 paragraph (5) Criminal Code (KUHP) and of Article 32 paragraph (1) Law no. 11 Year 2008 about the information and electronic transaction. In the other hand, the legal action that can be taken is through several ways both preventively and repressively, by three approaches, such as technological approach, socio-cultural approach and legal approach.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-rickyrezek-22505