Teknologi informasi dari hari ke hari berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan di seluruh aspek kehidupan yaitu ekonomi, budaya, hukum, agama dan politik, sehingga dibutuhkan suatu tuntutan untuk menyesuaikan dengan keadaan di era globalisasi sekarang ini. Melalui Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia dan Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. media internet dapat membuat masnyarakat melakukan berbagai aktifitas yang lebih mudah terutama dalam hal pelayanan publik antara lain terhadap masnyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah tentang informasi lowongan kerja, masnyarakat tidak harus datang ke tempat di mana instansi tersebut berada, hanya dengan mengakses situs milik instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) atau mencari informasi lowongan kerja secara online. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan antara lain penipuan informasi lowongan kerja pada internet (scam). Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana efektifitas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku kejahatan informasi lowongan kerja pada internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan informasi lowongan kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya, dimana dari sisi kemampuan penyidik dan dari sisi kemampuan komputer forensik belum sepenuhnya dikuasai atau dimiliki para pihak yang terkait. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, dan menjamin kepastian hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa efektifitas Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada kenyataannya masih belum efektif karena munculnya beberapa kendala dalam hal ini dari sisi kemampuan instansi penegak hukum yang masih kurang paham akan teknologi juga dalam hal sanksi yang diberikan tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban oleh aparat penegak hukum yang seharusnya dapat meringankan beban korban tetapi menjadi beban bagi korban itu sendiri, dimana kedua hal tersebut belum sepenuhnya dapat terlealisasikan dengan baik oleh para pihak penegak hukum saat ini.

The Information Technology has been increased at the moment. It was proven with the existence of the development throughout the aspect of the life such as economics, culture, law, religion and politics, so as to be needed by a demand to adapt with current situation globalisation. Internet has brought a new life to the human reality and changed the distance and time to be unlimited. The internet media could make people to do various activities far easier especially in terms of public services among others to people who need the government service about job vacancy, people no need to visit the institution, simply by accessing the websites owned by government institutions in this case the Department of Manpower and Transmigration (Disnakertrans) or search for job information online. The usage of information technology can provide opportunities for perpetrators such as fraud vacancy information on the Internet (scam). research issues is about how the effectiveness of regulations number 11 year 2008 about information and electronic transactions toward the perpetrators against the void information on the internet and how it’s victims protection scam crime information on job vacancies based on regulations above encountered in the law enforcement process, both from the ability of investigators and forensic computer capabilities in terms not fully controlled or owned by all relevant parties. These Research wich uses descriptive analytical method, a normative juridical approach. The data were analyzed using qualitative juridical, where the laws and regulations that one must not conflict with other laws and regulations, and observe the hierarchy of legislation, and ensure legal certainty. Based on authors research the book regulations law of punishment and regulations number 11 years 2008 About Information and Electronic Transactions has not effective due to the emergence of several obstacles from the ability of legal enforcement agencies that are still not aware of the technology, in the case of punishment given can not be a deterrent effect on perpetrators also and protection of victims by legal enforcement officers should be able to relieve the burden on the victims but a burden for the victims themselves, where these two issues can not fully be realized well by current legal enforcement authorities.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-farryprise-22501