Perkawinan Teleconference adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki–laki dengan seorang perempuan, dimana proses ijab kabulnya tidak diucapkan secara langsung melainkan diucapkan dengan menggunakan media perantara yaitu telephone. Pelaksanaan perkawinan melalui teleconference pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, yang membedakannya adalah pada saat proses ijab kabul. Pada perkawinan teleconference ini dimungkinkan salah satu pihak atau wali dari pihak perempuan tidak berada di tempat pada saat proses ijab kabul. Perkawinan teleconference ini pernah terjadi di beberapa daerah di tanah air, salah satunya terjadi di Bandung Jawa Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan melalui teleconference menurut Hukum Islam dan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kendala apa yang timbul dalam perkawinan teleconference sebagai wujud perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian dengan melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian deskriptif analitis dilakukan untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang pelaksanaan perkawinan melalui teleconference di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisa data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan melalui teleconference adalah sah secara hukum, baik berdasarkan hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kendala yang muncul dalam perkawinan teleconference sebagai wujud perkembangan teknologi informasi, antara lain adalah adanya pendapat dari sebagian kalangan Islam yang menyatakan bahwa perkawinan melalui teleconference ini tidak sah, karena wali nikah mempelai perempuan tidak secara nyata hadir pada saat ijab kabul dilaksanakan, adanya gangguan teknis yang mungkin timbul pada saat akan atau sedang dilaksanakannya perkawinan melalui teleconference, dan tidak adanya suatu peraturan yang secara tegas mengatur mengenai perkawinan melalui media teleconference, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan Teleconference adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki–laki dengan seorang perempuan, dimana proses ijab kabulnya tidak diucapkan secara langsung melainkan diucapkan dengan menggunakan media perantara yaitu telephone. Pelaksanaan perkawinan melalui teleconference pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, yang membedakannya adalah pada saat proses ijab kabul. Pada perkawinan teleconference ini dimungkinkan salah satu pihak atau wali dari pihak perempuan tidak berada di tempat pada saat proses ijab kabul. Perkawinan teleconference ini pernah terjadi di beberapa daerah di tanah air, salah satunya terjadi di Bandung Jawa Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan melalui teleconference menurut Hukum Islam dan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kendala apa yang timbul dalam perkawinan teleconference sebagai wujud perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian dengan melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian deskriptif analitis dilakukan untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang pelaksanaan perkawinan melalui teleconference di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisa data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan melalui teleconference adalah sah secara hukum, baik berdasarkan hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kendala yang muncul dalam perkawinan teleconference sebagai wujud perkembangan teknologi informasi, antara lain adalah adanya pendapat dari sebagian kalangan Islam yang menyatakan bahwa perkawinan melalui teleconference ini tidak sah, karena wali nikah mempelai perempuan tidak secara nyata hadir pada saat ijab kabul dilaksanakan, adanya gangguan teknis yang mungkin timbul pada saat akan atau sedang dilaksanakannya perkawinan melalui teleconference, dan tidak adanya suatu peraturan yang secara tegas mengatur mengenai perkawinan melalui media teleconference, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-aanpattilo-15883