Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi (Iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembagan Iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia ke arah yang lebih baik, dngan berdasarkan pada sarana penunjang aktivitas sehari-hari yang mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (information technology) seperti internet sangat menunjang setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat. Dengan sarana telekomunikasi seperti internet yang sangat popular pada saat ini maka seseorang dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pengguna internet sebagai sarana penunjang aktivitas sehari-hari seeperti mencari informasi, berkomunikasi jarak jauh hingga transaksi bisnis. Seiring perkembangannya, informasi pada jaringan internet berupa data pribadi pengguna internet saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting dan mempunyai nilai ekonomis sehingga seringkali informasi yang berupa data pribadi hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi tersebut ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data pribadi tersebut yaitu dengan melakukan penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer. Kondisi seperti ini menyebabkan timbulnya suatu permasalahan tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakkan hukum atas penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer. Penelitian yang dilakukan Penulis bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penedekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikanhierarki peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukum. Penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer secara umum sudah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan mengenai sanksi-sanksinya diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya, dari sisi kemampuan penyidik dan dari sisi kemampuan komputer forensik dimana kedua hal tersebut belum sepenuhnya dikuasai atau dimiliki para pihak yang terkait.

Development of sience and technology which is present fast enough has become everyday realita even was public demand which cannot be bargained again. Purpose of main development of sience and technology is life change of man future towards better, with based on at everyday activity supporting facilities of which is easy, cheap, quickly and safe. Development of sience and technology, especially information technology like internet hardly supports each and everyone to reach purpose of its the life is in a short time. With supporting facilities for telecommunication like a real internet popular at the moment hence one can communicates or releates to other without having to looks in the face directly. The thing exploited by the internet consumers as activity supporting facilities oen day like looking for information, communicate finite long distance of buissnes transaction. Along its the development, information at internet ntework in the form of the exisitng intenet consumer person data has become a real important commodity and had economic value so that often information which in the form of person data shall only be accessed by certain people. The fall of the infromation to other party hand can generate loss for owner of information. One of way applied to get the person data that is by doing internet consumer person data tapping through computer activity monitoring. Condition of like this causes incidence of a problems about how Undang-Undang number 11 Year 2008 About Informatin and Electronic Transaction arranges about internet consumers person data tapping through computer activity monitoring and constraints any kind of faced in process of straightening of law to consumer person data tapping internet through activity monitoring. Research done by the Writerto have the caracter of descriptive analyticalness by using approach method in yuridis normatif. Data result of research is analysed in qualitative yuridis, where law and regulation which one may not be against other law and regulation, and pays attnetion to law and regulation hierarcy and guarantees rule of law. Internet consumer person data tapping through computer activity monitoring in general have been arranged in section 31 sentences (1) and sentence (2) Undang- Undang Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transaction. While about the sanctions arranged in Section 47 Undang-Undang Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transaction though in its the execution still there are some constraints between it, from ability side of investigator and from ability side forensic computer where both the things has not fully is mastered of owned by related the parties.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-firmannuro-24692