Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Mengubah Sistem Pengaman (Locking Software) pada Telepon Seluler Secara Melawan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Christian Fernand (2010) | Skripsi | -
Bagikan
Ringkasan
Kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televis, telepon, fax, telepon seluler (handphone) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru, khususnya di kota-kota besar. Selain itu kemajuan teknologi informasi pun membawa pengaruh terhadap muculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru, salah satunya adalah tindakan mengubah sistem pengaman pada telepon seluler secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dalam pasal 27 dan dalam pasal 72 merupakan aturan yang dapat diterapkan pada tindak pidana mengenai tindakan mengubah sistem pengaman (locking software) secara melawan hukum, sehingga timbul masalah antara lain tentang bagaimana Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta tersebut mengatur tentang tindak pidana mengenai tindakan mengubah sistem pengaman (locking software) secara melawan hukum dan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana mengenai tindakan mengubah sistem pengaman (locking software).
Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara deskriptif analistis, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis penulis secara yuridis kualitatif agar perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya tidak saling bertentangan, memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan mencapai kepastian hukum yaitu bahwa peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh penguasa.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dismpulkan bahwa penerapan Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dalam tindak pidana mengenai tindakan mengubah sistem pengaman (locking software) secara melawan hukum telah memenuhi unsur objektif suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 72 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, yaitu merusak sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak cipta dengan melawan hukum tanpa izin pencipta, sedangkan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana mengenai tindakan mengubah sistem pengaman (locking software) adalah dengan menggunakan Pasal 27 dan Pasal 72 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
Ringkasan Alternatif
The progress of Information Technology and communication have been increasingly fast so as to influence each aspect of the life of humankind, without being realised the technological product has become the everyday requirement, the use televis, telephoned, fax, the cellular phone (the mobile phone) and the internet already not the strange and new matter, especially in cities. Moreover the progress of information technology then brought the influence on mucul him various forms of the crime that his characteristics just, one of them was the action of changing the system pengaman to the cellular phone against the law that was carried out by people who did not have the right.Number regulations 19 in 2002 about copyright in the article 27 and in the article 72 were the rule that could be applied in the criminal act concerning the action of changing the system pengaman (locking software) against the law, so as to emerge the problem in part about how number regulations 19 in 2002 about this copyright arranged about the criminal act concerning the action of changing the system pengaman (locking software) Against the law and the legal action that could be carried out against the perpetrators of the criminal act concerning the action of changing the system pengaman (locking software).
The research was in this thesis carried out descriptively analistis, with the juridical approach normative. The data that was produced was analysed by the writer juridically qualitative so that the legislation that one with the other legislation was not compatible mutually, paid attention to the hierarchy of the legislation regulation achieved the assurance of the law that is that this legislation regulation was really carried out by the ruler.
Was based on results of the research could be concluded that the application of number regulations 19 in 2002 about copyright in the criminal act concerning the action of changing the system pengaman (locking software) against the law filled the element of the objective of a criminal act as being meant in the article 27 and the article 72 number regulations 19 in 2002 about copyright, that is damaging control means of technology as pengaman copyright by opposing the law without the creator's permission, whereas the legal action that could be carried out against the perpetrators of the criminal act concerning the action of changing the system pengaman (locking software) was by using the Article 27 and the Article 72 number regulations 19 in 2002 about Copyright.