Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Dikaitkan Dengan Undang-Udang Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Mochamad Baasith Awaludin NIM. (2016) | Skripsi | -
Bagikan
Ringkasan
Bank berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam menjalankan usahanya berasakan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini, salah satunya adalah prinsip mengenal nasabah yang bertujuan agar bank dapat mendeteksi secara dini adanya indikasi kegiatan transaksi yang melanggar hukum dari nasabahnya. Permasalah hukum yang akan dikaji dalam skripsi ini, adalah peranan bank dalam menerapkan PMN sebagaimana yang diat ur dalam UU Perbankan dan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap bank yang tidak menerapkan PMN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yaitu mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Peran bank dalam dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah, walk in customer atau nasabah adalah transaksi yang sehat, selain itu bank juga berperan untuk melakukan tindakan atas transaksi yang mencurigakan dengan cara melakukan laporan mengenai transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap bank yang tidak menerapkan PMN berdasarkan peraturan perundang-undang, adalah dengan memberikan sanksi administrative sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 UU Perbankan juncto Pasal 52 ayat (4) PBI APU dan PPT, berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, atau pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
Ringkasan Alternatif
The bank based on article 2 of the act of number 10 years the act of 1998 on changes to banking year 1992 concerning number 7, in running their business berasakan economic democracy with the use of the principle of prudence. This principle, one of them is the principle of bank customers to know which aims to detect early indications of unlawful transaction activities of customers. The problems laws will be examined in this thesis, is the role of the bank in applying pmn as diat ur in banking law and legal action can be done on the bank not to apply pmn based on legislation. Specifications research on this thesis namely research law normative namely research that putting the laws as a system of a norm, namely on the principle of, a norm, the anglo-saxons of legislation, judicial decisions, agreement and the doctrine. Approach that is used to normative juridical. The results of the research analyzed qualitative in a juridical manner. The role of bank in in to apply the know oy your customer as regulated in the Law of No 10 1998 on the amendment of the act no 7 1992 on banking is make sure that which transactions are conducted by the potential borrower, walk in customer or customers is a healthy, in addition the bank also had a role to perform the act of into transactions on suspicious by conducting reports of suspicious transactions to center reporting and analysis of financial transactions. Legal actions that can be performed against the bank which do not implement laws based on a law, is to give administrative sanctions as set forth in article 52 of the banking LAW juncto Article 52 paragraph (4) PBI APU and PPT, written reprimand, a decrease in the level of health of banks, the freezing of certain business activities, either for a specific branch offices as well as for the bank as a whole, the dismissal of the Executive Board of the bank and subsequently appoint a temporary replacement until the lifting and general meetings of shareholders or members of the Cooperative raised fixed substitutes with the approval of Bank Indonesia, or the inclusion of members of the Executive Board, a bank employee, a stockholder in the list of the goods in the field of banking.
Sumber
Judul Serupa
- Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Kepemilikan Rumah Antara Bank Dengan Pihak Ketiga Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan