Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN KOPERASI SETELAH ADANYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI NOMOR 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI
BILLAH FARAZ BALDA (2016) | Skripsi | -
Bagikan
Ringkasan
Koperasi memiliki arti penting dalam perekonomian sosial di Indonesia. Untuk itu, kelangsungan hidup koperasi di dalam menjalankan kegiatannya, diperlukan dari kejelasan status badan hukumnya. Arti penting akta-akta koperasi yang dibuat dalam bentuk otentik dengan dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi dalam membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.
Prosedur pembentukan akta pendirian koperasi penting dilakukan dengan menggunakan akta pendirian di depan notaris maupun hanya melalui kuasa pendiri, kemudian baru mendapatkan pengesahan dari pemerintah.
Ringkasan Alternatif
Cooperative has significance in the social economy in Indonesia. To that end, the survival of the cooperative in carry out this activities, required of clarity of the legal entity status. The significance of the deeds Coperative made in authentic form by the signing of an agreement between the Ministry of Cooperatives and UKM RI with the Indonesian Notary Association and the Minister of Cooperatives and UKM RI No. 98 / Kep / M.KUKM / IX / 2004 on notary deed as cooperative in making changes in the procedure of establishment of cooperatives with the aim of improving the quality of legal services to the public.
Procedure of formation of cooperatives is important deed is done by using the deed before a notary and only through the power of the founder, and then get approval from the government.