UGM terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, serta mitra di tanah air untuk mendukung pengembangan program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM, Prof. Irfan D. Prijambada., dalam workshop Sinergi Program Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 yang digelar secara daring, Rabu (2/9). Workshop tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 1-3 September 2020 dalam tiga seri yakni seri wilayah DIY, wilayah Jawa, dan wilayah luar Jawa.
“Workshop ini untuk memfasilitasi dan mengevaluasi serta menguatkan kerja sama maupun kemitraan dengan pemerintah daerah sehingga kegiatan KKN-PPM menjadi tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara optimal, berkelanjutan, sesuai kebutuhan masyarakat,”paparnya.
Irfan mengatakan sebagai universitas kerakyatan UGM berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan KKN-PPM secara konsisten dalam berbagai kondisi, baik dalam kondisi normal, tanggap bencana, maupun dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pandemi Covid-19 membuat UGM melakukan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan KKN yang dibarengi penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.
KKN-PPM UGM dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai mitra sehingga dapat bersinergi dalam kegiatan pemberdayaan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan KKN-PPM dikemas dalam tema tertentu yang sedang berkembang di lapangan dan dirancang untuk mengatasi permasalahan riil yang dihadapi masyarakat termasuk masalah dan kondisi yang timbul akibat pandemi Covid-19.
“Koordinasi dan sinergi dengan mitra merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan KKN PPM,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pelaksanaan workshop kemitraan ini penting selain sebagai ajang evaluasi program KKN yang telah berlangsung juga untuk memetakan kesiapan daerah dan mendata lokasi yang siap dijadikan lokasi KKN-PPM UGM pada tahun 2021 mendatang. Disamping itu, untuk menjaring gagasan dan masukan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan KKN-PPM UGM dalam masa new normal dan tahun selanjutnya. Lalu, menyinergikan program dengan tetap mengedepankan prioritas daerah masing-masing.
“Harapannya dari workshop ini bisa dihasilkan model atau skema-skema pelaksanaan KKN-PPM UGM pada masa new normal dan tahun berikutnya,”katanya.
Pada workshop tersebut diikuti 16 mitra provinsi, kabupaten/kota di wilayah DIY, Pulau Jawa, dan Luar Pulau Jawa. Mereka menyampaikan berbagai potensi dan persoalan yang ada di wilayahnya.
Umar salah satu peserta workshop dari Bapeda Klaten dalam kesempatan itu menyampaikan masterplan desa dan program-program yang telah dijalankan. Dia mengungkapkan dalam pelaksanaan program masih dijumpai sejumlah kendala terkait persoalan kompetensi SDM dan gagap teknologi.
“Misalnya saja terkait pelaporan dana desa, dalam pelaporannya belum paham IT,” jelasnya.
Dia berharap nantinya melalui program KKN-PPM UGM dapat membantu mengurai persoalan yang masih ada di Kabupaten Klaten. Selain itu, juga bisa mengangkat potensi desa di Klaten.
Penulis: Ika
