Lebih dari 90 persen pasokan daging sapi lokal berasal dari peternak rakyat skala kecil. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan produksi daging sapi lokal belum mampu memenuhi permintaan nasional.
“Padahal, di Indonesia komoditas daging sapi merupakan salah satu komoditas strategis dan salah satu prioritas program pembangunan nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan asal hewani,” sebut Prof. DR. Ir. Rini Widiati, M.S., IPU., Selasa (27/8) di Balai Senat UGM saat membaca pidato pengukuhan jabatan Guru Besar bidang Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan UGM.
Rini mengatakan penerapan teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat, khususnya peternak sapi. Namun begitu, terdapat sejumlah tantangan penerapan teknologi peternakan di negara berkembang seperti kompleksitas dan biaya tinggi pada pengembangan teknologi peternakan rakyat. Oleh sebab itu, penyaringan teknologi sangat diperlukan agar tidak setiap penemuan teknologi baru langsung disebarluaskan pada masyarakat. Sebab, teknologi tersebut belum tentu diterima masyarakat sehingga tidak dapat berkelanjutan.
Oleh sebab itu, Rini mengatakan penerapan teknologi perlu diprioritaskan pada faktor yang menjadi persoalan utama yang dihadapi kelompok peternak tertentu. Sementara teknologi yang bisa dipakai dapat berupa teknologi lokal, teknologi impor dan pengembangan teknologi baru.
“Namun, sebelum diterapkan teknologi tersebut harus disaring baik di perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Rini juga menyinggung pentingnya penelitian tentang peternakan yang dilakukan secara terintegrasi. Pasalnya, selama ini penelitian-penelitian peternakan sebagian besar masih bersifat parsial. Dengan integrasi diharapkan nantinya dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sementara roadmap penelitian multidisiplin juga masih perlu dikembangkan hingga memperoleh kedaulatan teknologi.
Tak hanya itu, Rini menyebutkan pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pengembangan usaha peternakan sapi potong rakyat. Mulai dari dukungan penelitian bagi para peneliti maupun tenaga penyuluh peternakan sehingga diperoleh kedaulatan teknologi. Karenanya diperlukan pendanaan yang memadai bagi peneliti dan peningkatan kompetensi penyuluh peternakan dalam penyebarluasan teknologi dan pendampingan.
“Perlu adanya dukungan kebijakan pemerintah terkait terwujudnya kelembagaan yang bisa mendukung terbangunnya kedaulatan teknologi yang berkelanjutan,”imbuhnya.
Disamping itu, Rini menilai perlu edukasi bagi peternak dalam mengelola usaha menuju peternakan yang maju berorientasi pasar. Diiringi penyusunan program pendampingan yang dilembagakan untuk melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap aktivitas proses produksi dari petani peternak hingga pasar input dan output. (Humas UGM/Ika; foto: Firsto)
